(Padang, 19-21 Juni 2023) 

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Pandemi Covid-19 menimbulkan efek yang luar biasa termasuk dalam capaian program kesehatan. Target  reduksi, eliminasi dan eradikasi penyakit yang telah kita tetapkan  terancam  terjadi kemunduran karena program yang tidak berjalan dan efek jeda dari vaksinasi, pengobatan dll.

Kebutuhan untuk mengendalikan faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi. Tiga penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah Tuberkulosis, HIV/AIDS dan Malaria, selain  penyakit tidak menular penyakit serta penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Perhatian khusus juga ditujukan untuk penyakit-penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, serta penyakit-penyakit tropis terabaikan

Dalam upaya mengakhiri epidemi HIV/AIDS di tahun 2030, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) HIV AIDS dan PIMS 2020-2024 serta Permenkes No. 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Capaian penjaringan tes dan skrining HIV terhadap populasi kunci dan populasi khusus di Sumatera Barat sebesar 70% dari target 55%. Capaian pengobatan ODHIV baru sebesar 73% dari target 85%.

Untuk mencapai Ending AIDS 2030 melalui pencapaian target mengakhiri epidemi HIV, AIDS, dan IMS, salah satu strategi akselerasi penanggulangan HIV AIDS dan PIMS di Indonesia (PMK No 23 Tahun 2022) adalah melalui Peningkatan dan perluasan akses masyarakat pada layanan skrining, diagnostik dan pengobatan HIV AIDS dan PIMS yang komprehensif dan bermutu. Dalam perluasan akses  pelayanan tes dan  pengobatan HIV  harus melibatkan seluruh Puskesmas dan RSUD/ RS Pemerintah/ Swasta. Sejalan dengan  Program Nasional (Prognas) poin 3 dan Standar Akreditasi Rumah Sakit, dimana Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS menjadi salah satu prioritas yang diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pencapaian target RPJMN bidang kesehatan sehingga upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat segera terwujud.

Tuberkulosis (TB) saat ini masih menjadi salah satu dari masalah kesehatan utama di Indonesia. Komitmen Nasional dalam mengakhiri Tuberkulosis dituangkan dalam End TBC Strategy pada tahun 2030, hanya dapat dicapai dengan mengkombinasikan upaya pengobatan TBC aktif secara efektif dan upaya pencegahan TBC dengan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis pada kasus Infeksi Laten TB.

Pada Tahun 2022 Capaian Penemuan Kasus TB Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 49% dari target Nasional sebesar 90%. Kemudian untuk capaian Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis baru sebesar 6%. Hal ini perlu sinergi dan upaya bersama dalam  meningkakan penemuan dan pengobatan kasus TBC serta dalam peningkatan capaian pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis perlu dilakukan Investigasi Kontak untuk menekan penularan penyakit TBC ke masyarakat.

Pada tahun 2022 ditemukan 197 Kasus Malaria Positif dengan Sebaran 124 kasus (63%) berasal dari Kab Kep. Mentawai dan 73 kasus (37%) berasal dari Kabupaten Kota yang sudah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria dengan dominasi kasus impor.

Malaria memerlukan banyak perhatian dalam hal penanggulangan dan penanganannya karena malaria dapat menyebar cepat dan bisa menyebabkan kematian. Untuk dapat memahami perkembangan penyakit, meminimalisir penyebaran penyakit dan mengambil tindakan tindak lanjut yang tepat untuk pengendalian malaria,diperlukan sistem surveilans malaria yang optimal harus ada di seluruh faskes di Provinsi Sumatera Barat. Kinerja surveilans malaria dapat diukur dari kegiatan program malaria seperti penemuan kasus malaria. Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO) telah membuat estimasi penemuan kasus (testing) 2023 s/d 2026 sebagai target untuk meningkatkan kegiatan penemuan kasus di wilayah kabupaten/kota yang harus dilakukan mulai tahun 2023.

Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan umum yang lingkupnya meliputi terutama pada perencanaan sumberdaya di daerah dalam pembangunan kesehatan, termasuk peran serta Lintas Sektor dalam pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria. Sehingga Eliminasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dapat terwujud.

Meningkatnya kasus PTM secara signifikan diperkirakan akan menambah beban masyarakat dan pemerintah, karena penanganannya membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan teknologi tinggi. Hal ini dapat terlihat dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tahun 2017, sebanyak 10.801.787 orang atau 5,7% peserta JKN mendapat pelayanan untuk penyakit katastropik dan menghabiskan biaya kesehatan sebesar 14,6 triliun rupiah atau 21,8% dari seluruh biaya pelayanan kesehatan dengan komposisi peringkat penyakit jantung sebesar 50,9% atau 7,4 triliun, penyakit ginjal kronik sebesar 17,7% atau 2,6 triliun rupiah.

Data profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melalui laporan seksi P2PTM Keswa Tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM sebanyak 48.815 jiwa dari target cakupan sebesar 3.629.267 jiwa. Artinya hanya 1,34% yang tercapai dan masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementrian Kesehatan.
Hasil deteksi dini tersebut menemukan 30.340 kasus hipertensi (62,15%) terhadap jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang dilakukan deteksi dini; obesitas 20.037 kasus (41,04%) terhadap jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang dilakukan deteksi dini; diabetes mellitus dengan kadar gula ≥ 200 sebanyak 3.272 kasus (6,7%) terhadap jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang dilakukan deteksi dini. Deteksi dini kanker leher Rahim dan Payudara tahun 2022
dilaporkan sebanyak 27.341 jiwa (3,61%) dari target penduduk berusia 30 – 50 tahun sebanyak 756.087 jiwa.

Upaya memperkuat program dilaksanakan dengan berbagai cara seperti peningkatan kapasitas skilll petugas, meningkatkan sarana dan prasarana program, menggunakan aplikasi digital dalam program, sinergi lintas program dan lintas sektor menjadi poin yang sangat penting dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular.

Dukungan dari Kementerian Kesehatan, dukungan pengambil kebijakan di daerah mulai dari Bupati/Walikota, Camat hingga Lurah/Wali Nagari sangat diperlukan. Dukungan perangkat daerah diharapkan dapat menggerakkan program PTM yang telah ada mulai dari Deteksi Dini Faktor Resiko PTM, optimalisasi peran POSBINDU, program Usaha Berhenti Merokok, Deteksi Dini Kanker dan Gangguan Indra hingga yang sangat penting Masalah Kesehatan Jiwa dan NARKOBA.

Berbagai kajian dan studi menunjukkan bahwa Imunisasi merupakan intervensi spesifik yang paling efektif dalam upaya penurunan Stunting. Kegagalan tumbuh pada balita terbanyak disebabkan oleh masalah neonatal seperti berat bayi lahir rendah (BBLR), Asfiksia, Diare, dan Pneumonia, serta beberapa penyakit infeksi lainnya, dimana penyakit infeksi tersebut dapat dicegah dengan imunisasi.

Pemberian imunisasi merupakan upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak kita di Sumatera Barat. Adapun capaian imunisasi rutin kita memang mengalami penurunan utamanya saat pandemi Covid-19 dimana terjadi pembatasan dalam mobilisasi masyarakat termasuk dengan penghentian kegiatan posyandu. Alhamdulillah pada tahun 2022, capaian imunisasi dasar lengkap kita mengalami peningkatan dari 58.4% pada tahun 2021 menjadi 69,5% di tahun 2022.
Capaian ini tentunya akan kita pertahankan dan tingkatkan pada tahun 2023 ini. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/5956/2022 bahwa Kementerian Kesehatan sedang melakukan transformasi digital di bidang Kesehatan salah satunya dengan digitalisasi pelaporan imunisasi melalui Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK). Sehingga pelaporan imunisasi per 1 Januari 2023 dilaporkan melalui ASIK. Dimana capaian kita di Provinsi
Sumatera Barat pada triwulan 1 tahun 2023 masih jauh dari target yaitu sebesar 1,6% dari target 25%. Untuk itu kita semua harus cepat beradaptasi dalam penggunaan teknologi informasi ini agar informasi dapat segera diakses secara luas oleh masyarakat.

Dengan rendahnya capaian kita ini menyebabkan banyaknya kantung-kantung yang berisiko menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Dukungan dan peran lintas sektor dan lintas program kita terjemahkan dalam kegiatan yang aplikatif berupa :

• Aktivasi Posyandu dengan menyemarakkan kegiatan posyandu yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berbasis mesjid
• Peningkatan KIE melalui penyediaan Iklan layanan masyarakat yang dapat digunakan saat pelayanan posyandu
• Kemitraan dengan lintas sektor dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kemenag serta Organisasi Profesi, dll
• Intensifkan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi yang masif ke masyarakat

Hal yang tak kalah penting yang perlu kita perhatikan adalah komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal secara berjenjang yang harus selalu dibangun. Selain itu peran Dinas Kesehatan dalam perencanaan program bagi faskes di wilayah nya sangat menentukan, dengan harapan program yang dibuat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.